Politics & World Affair – The Saomi Rizqiyanto's Review

Mempertanyakan Urgensi ASEAN

Saomi Rizqiyanto — Tue, 08 Aug 2023 02:35:05 +0000

Juli tahun ini mengutip KOMPAS, Jakarta sedang menjadi kota diplomasi, hal ini karena saking banyaknya agenda pertemuan yang dihelat. Mulai dari ASEAN Ministrial Meeting yang merupakan forum utama pertemuan antar menlu ASEAN dan negara mitra, lalu ada ASEAN Regional Forum yang merupakan forum konsultatif di Asia Pasifik terkait masalah keamanan dan politik. Ada juga East Asia Summit, yang merupakan forum kerjasama terkait energi dan lingkungan. Peserta dan agenda dari tiga kegiatan utama ini serupa namun tak sama. Belum lagi beragam agenda sampingan seperti pertemuan bilateral maupun trilateral antar negara-negara mitra. ASEAN sedang punya hajatan dan Indonesia sedang menjadi tuan rumahnya, tapi apakah serangkaian kegiatan ini penting?

Pertanyaan ini menjadi vital lantaran tidak hanya karena Indonesia sedang menjabat keketuaan ASEAN di tahun 2023, namun juga karena ASEAN kini berada ditengah kondisi geopolitik regional maupun internasional yang pelik. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, ASEAN sedang menghadapi situasi politik dan keamanan Myanmar yang tidak menentu, konflik di Myanmar hingga saat ini belum menemukan titik temu walau utusan ASEAN dan utusan PBB sudah berkunjung dan memberikan saran. Kisruh di Myanmar tidak hanya memunculkan rasa frustasi di kalangan pemimpin ASEAN namun juga keterbelahan internal di ASEAN. Terkini, Thailand dan Kamboja memilih melakukan pendekatan sendiri diluar konsensus ASEAN.

Pada tataran global, situasi panas kini sedang terjadi di halaman depan negara-negara ASEAN khususnya di wilayah Laut Natuna Utara dan Laut China Timur. Sengkarut batas wilayah antara ASEAN dan China di Laut Natuna Utara belum menemukan titik temu, China terus menerus mengklaim sembilan garis putus-putus sebagai batas teritorialnya sementara negara-negara ASEAN kompak menolak klaim sepihak yang tidak berdasar pada hukum internasional tersebut. Di Laut China Timur, selain tumpang tindih wilayah, konflik panas yang terjadi antara China dan Taiwan, cukup membuat tensi geopolitik cukup tegang dan mengarah pada Perang Dunia. Pasalnya konflik China dan Taiwan ini mengundang segenap kekuatan besar untuk bermain di palagan ASEAN. Amerika Serikat dengan AUKUS dan Quad-nya mencoba membendung pengaruh China dengan memperkenalkan Kapal Selam Bertenaga Nuklir, sementara China terus-menerus melakukan manuver-manuver militer demi mempertahankan klaim teritorial atas Taiwan. Aksi-aksi ini membuat kawasan terancam menjadi kancah peperangan. Oleh karenanya kembali ke pertanyaan semula, apakah mantra presidensi indonesia di ASEAN kali ini tetap bertuah? Apakah ASEAN penting?

Subscribe to our newsletter!

Dari sudut pandang diplomasi, organisasi regional seperti ASEAN tetap penting dibutuhkan. Joseph Nye dalam teori regionalisme menyebut, setiap negara yang memiliki kesamaan etnis, budaya, agama, wilayah memang membutuhkan organisasi regional karena hanya dengan organisasi regional inilah maka kepentingan politik dan ekonomi masing-masing negara bisa tercapai. Bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang merasa memiliki kesamaan nasib ini memproklamirkan berdirinya organisasi regional pada tahun 1967, tujuan utamanya memang untuk saling melakukan kerjasama ekonomi demi meningkatkan taraf kehidupan rakyat di Asia Tenggara. Organisasi regional yang didirikan oleh Adam Malik, Narcisco Ramos, Tun Abdul Razak, Rajaratnam dan Thanat Khoman ini memang tidak tertarik untuk membentuk aliansi keamanan, hanya sekadar mempromosikan perdamaian dan keamanan wilayah. Alhasil, ASEAN memiliki lebih banyak portofolio kerjasama ekonomi dibanding keamanan.

Sementara dari perspektif pragmatis, penulis berpendapat ASEAN sama sekali tidak penting baik dalam pengembangan kapasitas ekonomi anggotanya maupun menjaga perdamaian dan keamanan kedaulatan wilayahnya. Kenapa penulis mengatakan seperti itu, karena pertama secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini yang terlihat stabil dan tumbuh positif sebenarnya bukan karena arus modal dan barang yang terjadi antar anggotanya, melainkan karena ada arus investasi dan pergerakan barang dan jasa dari negara-negara mitra. Tercatat aktifitas ekonomi internal ASEAN semenjak tahun 2016 tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Total perdagangan barang dan jasa di internal ASEAN hanya sebesar 799 Miliar US Dolar sementara total perdagangan dengan negara mitra nilainya melebihi ekspektasi, yakni sebesar 3287 Miliar US Dolar. Tentu ini sebuah pertanyaan, bahwa ya ASEAN berhasil menarik investasi dan perdagangan dengan negara-negara mitra sehingga mampu meningkatkan taraf hidup rakyatnya, namun perdagangan intra ASEAN sepertinya malah tidak berkembang. Bahkan gaung ASEAN Free Trade Area seperti gagal diimplementasikan. Tidak banyak pergerakan arus barang, jasa, investasi dan orang yang terjadi di antara negara ASEAN.

Sementara dalam hal mempromosikan perdamaian dan keamanan wilayah, ASEAN memang tidak memiliki mekanisme tetap bagaimana untuk menjaga perdamaian dan keamanan stabilitas anggotanya. Sejak awal ASEAN tidak berniat untuk menjadikan organisasi regional ini sebagai organisasi keamanan, ASEAN hanya bisa melakukan imbauan dan rekomendasi terhadap pihak-pihak yang bertikai. Satu-satunya yang dijadikan kebanggaan bagi ASEAN adalah penerapan ASEAN Way, yakni sebuah konduk berperilaku non intervensi antar anggota dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Namun ASEAN Way ini terlihat ambigu dan lumpuh ketika masalah keamanan muncul dalam salah satu anggotanya. ASEAN seperti bisu dan gagap ketika menghadapi masalah Myanmar. Ketegasan baru sebatas memunculkan lima konsensus ASEAN tentang Myanmar yang sampai sekarang juga belum memunculkan hasilnya.

The ASEAN Way yang dibangga-banggakan itu juga ternyata juga belum mampu menuntaskan Code of Conduct antara ASEAN dan China yang memiliki teritorial disputes di Laut China Selatan. Padahal CoC ini sudah lama dibahas sejak tahun 2002, namun sudah dua dekade berlalu, Code of Conduct ini belum juga rampung. Tulisan Marc Macdonald di New York Times satu dekade lalu bisa jadi benar, Indecisive and Infighting that is the ASEAN Way.

Akhirnya, penulis melihat serangkaian acara diplomasi yang digelar di Jakarta pada bulan juli ini hanya sekadar acara seremonial. Memang banyak sekali dokumen dan kerjasama yang ditandatangani dan dihasilkan, ada banyak gagasan yang timbul seperti ingin memperluas kerjasama dengan IORA (Indian Ocean Rim Association/Perkumpulan Negara Lingkar Samudera India) dan negara-negara Pasifik (PIF). Namun apabila pertemuan demi pertemuan hanya berakhir dengan dokumen sebagai sebuah pencapaian, maka acara ini ibarat kumpul-kumpul tetangga untuk minum teh di sore hari. Masing-masing bertemu sapa, berfoto bersama, ngobrol ramah tamah, memamerkan isi rumah tanpa ada tindakan nyata sementara di depan gang komplek sedang ada orang sedang mau berkelahi.

There Will Be No Peacein the Middle East

Saomi Rizqiyanto — Thu, 03 Nov 2022 11:52:59 +0000

KAWASAN Timur Tengah dan Afrika Utara atau dalam terminologi saat ini dikenal dengan istilah MENA (Middle East and North Africa) adalah kawasan yang selalu panas dan berdarah. Sejak pertama kali manusia turun ke bumi hingga detik ini, kawasan di mana tiga agama besar diturunkan selalu penuh dengan konflik dan peperangan yang menyeret kekuatan-kekuatan dunia luar untuk terlibat didalamnya.

Baru baru ini Presiden Joe Biden, pemimpin dunia bebas dan negara adi kuasa merasa dipermalukan ketika misinya meminta Kerajaan Arab Saudi untuk meningkatkan produksi minyaknya ditolak oleh penguasa de facto KSA Pangeran Mohammed Ben Salman. Peperangan antara US backed Ukraine dan Russia membuat harga komoditi terpenting dunia, minyak naik berlipat ganda, mengakibatkan inflasi tertinggi di negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Kondisi ini memaksa penguasa negara bebas yang pernah berjanji membuat Saudi Arabia sebagai negara terbuang dalam kampanye pilpres, menelan ludah sendiri. Sudah datang mengemis eh malah di slammed door oleh Ben Salman.

Akankah Ben Salman mendapatkan “hukuman setimpal” akibat perbuatannya. Will see. Padahal dunia sudah menyaksikan, penghinaan Arab Saudi kepada Amerika Serikat akan berbuntut pada pergantian rezim. Seperti pendahulu Ben Salman, Raja Faisal, buyut dari Ben Salman pernah menolak permintaan Henry Kissinger untuk membuka boikot minyak terhadap Amerika Serikat dan sekutu Israel dalam perang Arab Israel 1973.

Pada perang enam hari, sekutu Arab hampir saja memenangkan pertempuran melawan Israel ketika Amerika Serikat datang membantu Israel. Melihat standar ganda AS, Raja Faisal memboikot minyak yang membuat dunia kelimpungan. Walaupun kemudian perang berakhir damai dengan kembalinya Yerussalem ke pangkuan Yordania, nasib Raja Faisal yang pernah dijuluki The Man of The Year oleh TIME berakhir dibunuh oleh kerabat sendiri.

Membendung China ala Amerika

Saomi Rizqiyanto — Thu, 11 Aug 2022 11:33:50 +0000

Senin 23 Mei 2022 menandai kembalinya kebijakan “pivot to asia” Amerika Serikat khususnya di bidang ekonomi. Indo Pacific Economic Framework for Prosperity atau IPEF diluncurkan Presiden Joseph R Biden di Jepang setelah sebelumnya serangkaian “pivot to asia” yang kali ini dibranding melalui “free and open indo pacific” menelurkan berbagai perjanjian multilateral lainnya seperti Quadrilateral Security Dialogue dan AUKUS. Apa maksud dan tujuan daripada perjanjian multilateral perdagangan kali ini? Bukankah Asia Pasifik sudah memiliki APEC dan TPP (CPTPP)

Potret Arogansi dan Standar Ganda Amerika

Saomi Rizqiyanto — Thu, 04 Aug 2022 15:41:41 +0000

Mimpi apa warga Asia Pasifik di senin malam itu ketika selasa malam waktu setempat, Nancy Patricia Pelosi, ketua DPR Amerika Serikat yang secara hirarkis menduduki orang terpenting ketiga setelah Presiden dan Wakil Presiden, mendarat ke Taiwan, negara yang secara de facto masih bagian dari China dan diakui oleh pemerintahan negara dimana Nancy tinggal. Tentu orang-orang bertanya, ada maksud apa Nancy berkunjung ke Taiwan?

Asa Passport Garuda Untuk G20

Saomi Rizqiyanto — Sun, 10 Apr 2022 08:55:06 +0000

Warga Indonesia bisa jadi bangga, tahun 2022 ini, tepatnya November nanti, Indonesia memimpin suatu perhelatan super akbar bernama G20 Summit di Bali. Beberapa Kementerian, Lembaga, Pemerintahan Daerah dan sektor Swasta turut meramaikan presidensi G20 ini, mereka memasang logo presidensi G20 dalam setiap promosi kegiatan yang dilakukan. Namun di balik kegagahan dan ingar bingar G20 ini, ada suatu keprihatinan yang mendalam, passport Indonesia belum menunjukkan kelas sebagai negara kuat. Passport Indonesia termasuk passport yang lemah.

Berdasarkan Henley and Partners Index, passport Indonesia, negara dengan predikat pemimpin de facto ASEAN, the third largest democracy country, the largest Muslim population country, pemimpin Gerakan Asia Afrika, pemimpin Gerakan Non Blok, Anggota dan Presidensi G20, ternyata hanya menempati urutan ke 73 dari 112 negara dengan kemampuan warganya mengakses visa gratis hanya ke 71 negara. Suatu kenyataan pahit bahwa dibalik predikat-predikat besar itu, Indonesia hanyalah negara lemah dalam bidang diplomasi antar negara.

Peringkat Passport Indonesia

Peringkat Passport Indonesia berdasarkan passportindex.org menempati urutan ke 78

Visa Free	Visa On Arrival	Visa Required
36	42	120

Source passportindex.org

Masih terngiang di benak penulis, tahun 2020 ketika mengajukan visa ke Jerman, pengajuan visa penulis ditolak dengan alasan tujuan kedatangan belum jelas. Suatu kenyataan yang menyakitkan bahwa menjadi warga negara Indonesia berarti anda tidak bebas untuk terbang kemana saja. Warga negara Indonesia harus memohon kepada suatu negara tujuan untuk bisa diberikan visa. Meanwhile, warga negara lain bisa dengan mudahnya masuk ke negara ini tanpa visa. Warga Australia misalnya, dengan passport yang dimilinya mereka tidak perlu mengajukan visa ke Republik ini, atau kalaupun diperlukan mereka bisa mengajukan Visa on Arrival.

Ada beberapa alasan mengapa passport suatu negara dikatakan lemah atau hanya memiliki sedikit akses bebas visa. Pertama karena suatu negara tersebut dilanda konflik baik itu perang saudara maupun perang antar negara. Negara-negara seperti Palestina, Afghanistan, Iraq dan Ukraine adalah sedikit dari negara-negara yang passportnya sangat lemah. Penulis selaku dosen di perguruan tinggi, pernah mendapati banyak negara timur tengah yang menginginkan studi di Indonesia, namun ternyata mereka hanya ingin mendapatkan surat sponsor untuk bisa terbang ke negara tujuan mereka, ie Australia atau Amerika Serikat.

Kedua, karena instabilitas kondisi politik dan ekonomi suatu negara. Negara-negara yang sering mengalami krisis politik terkadang membuat passport suatu negara menjadi lemah. Turki walaupun bagian dari NATO, namun passportnya masih tergolong lemah, begitu juga dengan, Thailand, The Philippines, Pakistan dan lainnya. Pun dengan masalah ekonomi, negara-negara yang memiliki pendapatan kapita yang rendah cenderung memiliki passport yang lemah. China misalnya, dengan kemajuan ekonomi yang dimilikinya, passport China masih masuk kedalam passport yang lemah, begitu juga dengan Indonesia.

Terakhir, karena suatu negara kurang memiliki bilateral agreement dengan banyak negara lainnya. Bisa jadi karena menganut prinsip isolasi atau terkena embargo, sehingga negara-negara tersebut tidak memiliki banyak perjanjian kerjasana bilateral. Negara-negara yang masuk dalam kategori ini seperti Korea Utara, Bhutan maupun Iran.

Dari ketiga alasan tersebut, sebenarnya Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menaikkan power dari passport yang dimilikinya. Sebagai negara muslim terbesar dan anggota OKI, Indonesia dengan memanfaatkan diplomat-diplomatnya, sebenarnya bisa menjalin Kerjasama bilateral yang lebih intens dengan negara-negara muslim lainnya sehingga warga negara nya bisa masuk ke nagara-negara muslim tersebut tanpa pengajuan visa, seperti yang dilakukan di ASEAN. Begitu juga dengan keanggotaannya di APEC dan G20, Indonesia seharusnya bisa mendorong Kerjasama lebih erat khususnya dalam hal pertukaran orang melalui akses bebas visa.

Tanpa hal itu, kebanggaan akan presidensi dan keanggotaan di G20 bagi penulis ibarat kebanggaan semu. I don’t see that as vital for Indonesian citizen, lebih penting bagi penulis untuk bisa bepergian kemana-mana tanpa visa dibanding mengadakan perhelatan akbar G20 Summit.

Ketuhanan dan Kemanusiaan

Saomi Rizqiyanto — Thu, 12 Dec 2019 10:49:52 +0000

Apakah kemanusiaan harus diletakkan di atas agama? Pertanyaan ini muncul di kelas yang saya ampu, Pancasila dan Kewarganegaraan. Jawaban saya adalah ya, karena agama diturunkan untuk memuliakan manusia, dalam Islam di kenal dengan istilah Maqashid Syariah dimana tujuan dari diturunkannya syariah adalah menjaga kehormatan manusia. Tapi jikalau pertanyaan lanjutannya adalah “berarti sila kemanusiaan harusnya diletakkan di urutan pertama dan ketuhanan yang kedua”? then I say, belum tentu bisa otomatis seperti itu karena antara agama dan ketuhanan adalah konsep yang berbeda.

Orang yang bertuhan belum tentu beragama sementara orang yang beragama sudah pasti bertuhan. Agama adalah konsep dimana keyakinan akan adanya Tuhan, dogma-dogma dan liturgi peribadatan dijalankan sementara ketuhanan adalah konsep dimana manusia secara transendental meyakini ada tuhan di dunia ini. Oleh karenanya orang atheis masih percaya pada tuhan namun menolak konsep dogma dan ibadah. Sementara orang agnostik mungkin mereka tidak beragama, tidak juga mempercayai tuhan, tapi mereka pada dasarnya percaya dengan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan manusia itu sendiri. Biasanya mereka berdalih menggunakan ‘kekuatan alam’ namun kalau lebih jauh, siapa yang menciptakan alam?

Oleh karenanya, saya berpendapat, sila pertama tidak serta merta harus diganti menjadi sila kedua karena manusia pada umumnya dan secara sadar menyadari ada kekuatan dibalik manusia itu sendiri. Dan kekuatan yang lebih besar dari semuanya adalah kekuatan Tuhan.

Seperti baru-baru ini jagad politik di Amerika Serikat dikejutkan dengan drama Nancy Pelosi yang marah kepada wartawan yang menanyakan, apakah Nancy benci kepada Donald Trump karena aksinya yang memimpin pemakzulan terhadap President of United States of America. Jawaban ketua DPR AS itu langsung membuat orang terkadang berpikir, agama dan tuhan, ternyata memainkan peran paling penting dalam politik di Amerika. Nancy menjawab, bahwa dirinya tidak membenci Trump, “I was raised by catholic, I dont hate anyone, I love everybody, I always pray for the president” tapi menurut Nancy, dirinya melakukan proses impeachment karena Trump melanggar sumpah president dan Konstitusi Amerika dan melukai proses demokrasi.

Bahkan seorang demokrat pun membawa Tuhan yang selama ini mungkin dikesampingkan dalam kebijakan partai dsb. Dimana Nancy ketika Demokrat mengkampanyekan LGBT padahal nilai Katolik adalah menentang pernikahan sesama jenis. Dari sini bisa digaris bawahi bahwa, ketuhanan adalah nilai paling trensendental dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya nilai ketuhanan haruslah berada pada posisi yang sedikit lebih tinggi dibanding nilai kemanusiaan. Walaupun pada ujungnya nilai-nilai ketuhanan itu dimaksudkan untuk meninggikan nilai-nilai kemanusiaan.

Menebak Hasil Pilpres AS 2016

Saomi Rizqiyanto — Wed, 09 Nov 2016 11:56:07 +0000

Menebak hasil Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 bukan pekerjaan mudah, sebab kontestasi politik selalu mengandung banyak kemungkinan dan berbagai macam pengecualian, tapi kita juga perlu ingat, menebak hasil Pilpres AS itu bukan hal mustahil, faktanya banyak orang telah berhasil melakukannya.

Kebangkitan Ras Asia Amerika

Saomi Rizqiyanto — Sat, 15 Oct 2016 07:36:13 +0000

Ras Asia Amerika[1] diidentifikasi sebagai kelompok yang berpenghasilan tertinggi, berpendidikan baik dan merupakan kelompok ras yang tumbuh paling cepat di Amerika Serikat. Mereka memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok masyarakat amerika lainnya dalam hal keuangan, karir dan masa depan. Namun demikian mereka menempatkan nilai lebih dari lapisan masyarakat Amerika lainnya dalam hal pernikahan, penghormatan pada orang tua, nilai kerja keras dan dan pencapaian karir, demikianlah hasil sebuah survei nasional yang baru baru ini dilansir oleh Pew Research Center.

Imigran Muslim Amerika, Antara Identitas dan Proses Asimilasi

Saomi Rizqiyanto — Sat, 15 Oct 2016 06:57:59 +0000

Hasil penelitian Pew Research Center menemukan bahwa Muslim Amerika [1] merasa agak kurang optimis tentang kehidupan dan keadaan mereka dari pada orang atau imigran Amerika lainnya. Walaupun demikian Muslim di Amerika Serikat sebagian besar puas dengan komunitas mereka dan kehidupan mereka. Seperti kebijakan public hanya saja umat Islam kurang puas dengan arah negara secara keseluruhan. Pada pertanyaan tentang asimilasi sejumlah Muslim AS ( 43 % ) mengatakan bahwa Muslim imigran tiba di AS harus mengadopsi kebiasaan sebagian besar Amerika dan cara hidup, meskipun sebagian minoritas yang signifikan (26%) berpikir bahwa imigran baru harus mencoba untuk tetap berbeda. Hampir setengah dari Muslim mengatakan mereka menganggap diri mereka sebagai Muslim “pertama”, sementara 28 % mengatakan mereka memikirkan diri mereka sebagai orang Amerika “pertama” Namun, umat Islam di Eropa Barat dan di sebagian besar negara-negara Muslim umumnya jauh lebih mungkin untuk menganggap diri mereka terutama sebagai Muslim, bukan sebagai warga negara mereka.

Amerika Menuju Krisis Rasisme dan Agama

Saomi Rizqiyanto — Mon, 05 Sep 2016 12:43:45 +0000

Ada yang berbeda dalam masyarakat amerika, terutama institusi media, dalam memandang sebuah konflik di negaranya. Media Amerika terkesan buru-buru melabeli seorang pelaku kejahatan sebagai teroris apabila ia adalah seorang muslim yang mengkaji jihad dan anti amerika, sementara di sisi lain, media enggan melabeli orang kulit putih sebagai teroris dan cenderung mencari alibi pelaku biasanya dikarenakan lingkungan sosial, tingkat pendidikan dan atau kondisi kejiwaan.