Politics & World Affair

Potret Arogansi dan Standar Ganda Amerika

Written by Saomi Rizqiyanto

Mimpi apa warga Asia Pasifik di senin malam itu ketika selasa malam waktu setempat, Nancy Patricia Pelosi, ketua DPR Amerika Serikat yang secara hirarkis menduduki orang terpenting ketiga setelah Presiden dan Wakil Presiden, mendarat ke Taiwan, negara yang secara de facto masih bagian dari China dan diakui oleh pemerintahan negara dimana Nancy tinggal. Tentu orang-orang bertanya, ada maksud apa Nancy berkunjung ke Taiwan?

Pejabat sekelas Nancy tentu tahu persis, seperti apa kondisi palagan di Indo Pasifik. Kawasan Asia Pasifik sudah cukup panas dengan adanya ambisi China yang ingin membangun kembali kejayaan kekaisaran China di masa lampau dengan mengklaim beberapa wilayah diluar yuridiksi China, yang membuat China berbenturan kepentingan dengan beberapa negara ASEAN. Belum lagi adanya perang dagang dengan Amerika Serikat, di tambah dengan adanya pembendungan AS dengan sekutu-sekutunya melalui QUAD, AUKUS dan IPEF. Kunjungan Pelosi ibarat memantik api ditengah bara, apalagi palagannya adalah Taiwan, wilayah sengkarut yang dari dulu belum reda.

Ibarat udang di balik batu, tentu ada maksud dan tujuan tersendiri dari kedatangan Nancy Pelosi. Prasangka ini muncul karena selain Amerika Serikat sudah terikat dengan kebijakan One China Policy yang hanya mengakui satu china, yaitu Republik Rakyat China dan tentu tidak mengakui Republik China (Taiwan), juga jauh-jauh hari Xi Jin Ping, Presiden China mengingatkan Presiden Joe Biden agar tidak menyulut api dengan berkunjung ke Taiwan. Kantor resmi Pelosi pun sudah mengkonfirmasi tidak akan berkunjung ke Taiwan dalam lawatan nya ke Asia. Tak dinyana, janji sekedar janji, Pelosi datang malam hari ke Taiwan.

Arogansi atas Nama Demokrasi dan HAM

Kunjungan Pelosi bisa jadi ditafsirkan sebagai bentuk arogansi Amerika Serikat. Hal ini karena jauh-jauh hari sejak rencana kunjungan Pelosi bulan april lalu, kanal-kanal resmi milik pemerintahan China, mulai dari Menteri Luar Negeri Wang Yi hingga Presiden China Xi Jinping sudah memperingatkan Pemerintahan AS untuk tidak berkunjung ke Taiwan. Kunjungan resmi pejabat AS ke Taiwan dianggap melanggar kedaulatan China, turut ikut campur secara kasar urusan dalam negeri China dan melanggar prinsip kebijakan one china policy.

Tekanan-tekanan ini rupanya tidak membuat Amerika Serikat tunduk dan taat pada kebijakan one china policy, walaupun beberapa pejabat AS sudah memperlihatkan gesture mempertimbangkan kembali kunjungan Pelosi dengan mengatakan tidak ada manfaat dari kunjungan Pelosi ke Taiwan, beberapa kali juga Presiden Joe Biden akan berbicara dengan Pelosi untuk mempertimbangkan kembali tur nya ke Asia, tapi rupanya gesture itu hanya lip service semata. Sejak Presiden Joe Biden ingin berbicara dengan Presiden Xi Jinping tentang maksud dan tujuan kunjungan Pelosi, penulis sudah menduga, ada kemungkinan Pelosi tetap datang.

Walakin, Pelosi tetap datang dengan menyembunyikan hidden agenda dari itenerary resmi yang dikeluarkan oleh kantor Pelosi. Pejabat kementerian luar negeri china sempat berujar bahwa kunjungan ini mempertontonkan arogansi AS sembari mengatakan “saya mau datang ke Taiwan, kamu mau apa”. Konyolnya, pernyataan pertama Pelosi ketika datang ke Taiwan adalah bahwa kunjungannya ini memperlihatkan komitmen dukungan Amerika Serikat pada demokrasi di Taiwan. (perlu catatan tambahan tentang ketidak sukaan Amerika pada komunisme china)

Standar Ganda Amerika

Selain bentuk arogansi, kunjungan ini juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk standar ganda Amerika. Sudah sejak lama Amerika Serikat konsisten pada bentuk standar ganda. Mulai dari setuju dan mendukung Two State Solution atas konflik Israel Palestina namun pada akhirnya mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan bahkan tidak melakukan apa-apa terhadap pendudukan dan pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel dengan dalih Israel berhak membela diri dari serangan teroris.

Kini bentuk standar ganda itu kembali terlihat dalam kebijakan one china policy. Sejak tahun 1979, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Jimmy Carter sudah meratifikasi kebijakan satu china yang berarti hanya mengakui satu china yakni republik rakyat china dan tidak mengakui republik china di Taiwan. Tapi benih standar ganda itu mulai terlihat ketika Kongres memuluskan undang-undang Taiwan Retaliation Act pada tahun yang sama, UU ini akan memproteksi kepentingan AS di Taiwan. Undang-undang ini secara jelas akan melindungi Taiwan apabila kepentingan Amerika Serikat dalam hal ini kepentingan ekonomi terganggu. Secara literal berarti, AS siap secara militer melindungi Taiwan.

Taiwan adalah penghasil semikonduktor terbesar di Dunia, produk itu menjadi supplier terbesar bagi AS, banyak produk-produk berteknologi tinggi AS yang menggunakan semikonduktor buatan Taiwan. Apalah jadinya apabila Taiwan benar-benar dalam penguasaan China, maka industri AS akan kelimpungan dan tergantung sepenuhnya terhadap China. Oleh karenanya melalui UU tersebut, AS bertekad melindungi Taiwan.

UU Hubungan Taiwan ini adalah bentuk dari Standar Ganda atas One China Policy yang sudah di ratifikasi oleh Jimmy Carter.

Kalau China saja, negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua dan negara dengan kekuatan nuklir dilanggar kedaulatannya, bukan tidak mungkin negara-negara kecil akan diperlakukan sama. Penulis menduga tinggal menunggu waktu saja bakalan terjadi perang di Pasifik. Karena ada kepentingan ekonomi Amerika di sana. Ingat, Amerika akan selalu hadir mempertahankan national security dan national interestnya.

About the author

Saomi Rizqiyanto

Leave a Comment